PetaJurnalis.co.id < Jakarta > Konsistensi konten kreator Virdian Aurellio kembali menjadi sorotan publik. Sosok yang selama ini dikenal lantang mengkritik industri sawit dan menuding praktik deforestasi sebagai biang kerusakan lingkungan, justru diketahui memiliki keterlibatan dalam aktivitas bisnis yang berkaitan langsung dengan sektor perkebunan.
Virdian tercatat terlibat dalam PT Digdaya Agro Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang survei dan analisis lahan dengan memanfaatkan teknologi drone. Teknologi tersebut lazim digunakan di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk untuk pemetaan lahan dan pengelolaan kawasan perkebunan berskala besar.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius di ruang publik, terutama karena PT Digdaya Agro Indonesia disebut menjalin kerja sama dengan entitas perkebunan negara di wilayah Sumatera. Kerja sama tersebut dinilai beririsan langsung dengan sektor yang selama ini menjadi sasaran kritik Virdian dalam berbagai konten digitalnya.
Pengamat kebijakan publik Martin Aprildo menilai situasi ini sebagai bentuk standar ganda yang sulit dibenarkan. Menurutnya, kritik keras yang disampaikan Virdian di ruang publik bertabrakan dengan kepentingan bisnis yang dijalani di balik layar.
- Advertisement -
“Lucu nih orang ngomong soal deforestasi, krisis lingkungan dan kerusakan alam, seolah jadi si paling peduli. Merasa yang paling keras teriak soal kerusakan akibat sawit, tapi ternyata justru berbisnis di sawit. Nah, loh, jadi standar ganda nih,” ujar Martin.
Martin menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada posisi pro atau kontra terhadap industri sawit, melainkan soal integritas dan konsistensi sikap. Ia menilai, kritik publik seharusnya sejalan dengan praktik nyata, bukan sekadar menjadi komoditas konten.
“Ini bukan soal pro atau kontra sawit, ini soal konsistensi. Kalau masih cari makan dari sawit, ya enggak usah juga terlalu keras di kamera. Gimana nih pendapat kalian?” lanjutnya.
Sorotan terhadap Virdian ini memperlihatkan pentingnya transparansi bagi figur publik, khususnya mereka yang kerap memposisikan diri sebagai pengkritik kebijakan dan industri strategis nasional. Publik pun kini menunggu klarifikasi terbuka agar polemik ini tidak terus berkembang menjadi krisis kepercayaan.
(red)
