Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Produk Hukum Daerah Digelar di Jakarta Utara

Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Produk Hukum Daerah Digelar di Jakarta Utara

Jakarta Utara, 7 Desember 2025, Petajurnalis.co.id – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, H. Ramli Hi. Muhammad, menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (SosPer) bertajuk “Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Produk Hukum Daerah” di Gedung Golkar Walang, Jakarta Utara, Minggu (7/12). Acara ini dihadiri pengurus wilayah, kader, tokoh masyarakat, tenaga ahli, serta perwakilan sejumlah instansi, termasuk PAM Jaya dan Dinas Olahraga Jakarta Utara.

Kegiatan dibuka dengan sambutan para ketua RW dari Kelurahan Tugu Utara, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran DPRD dalam menyerap aspirasi warga. Mereka menegaskan pentingnya komunikasi rutin antara masyarakat dan wakil rakyat untuk memastikan pemerataan pembangunan.

Materi Kesehatan: Transformasi Layanan Primer

Pada sesi pemaparan, dr. Soraya memberikan materi mengenai transformasi layanan kesehatan primer. Ia menjelaskan bahwa 80 persen masalah kesehatan dapat dicegah melalui layanan primer yang kuat.

“Puskesmas dan Posyandu kini tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga pusat edukasi dan pencegahan,” ujarnya. Pemerintah, lanjutnya, telah memperkuat layanan ibu hamil, skrining kesehatan, edukasi penyakit degeneratif, hingga digitalisasi layanan melalui aplikasi SatuSehat.

Ia mengajak masyarakat untuk aktif melakukan vaksinasi, skrining, serta menjaga pola makan melalui program “Isi Piringku”, yang menekankan konsumsi sayur, protein terjangkau, dan makanan bergizi seimbang.

Pemaparan Program PAM Jaya

Perwakilan PAM Jaya, Desi Ika Rahmawati, memaparkan perkembangan layanan jaringan air bersih di Jakarta Utara. Ia menjelaskan bahwa sejak Oktober 2025 seluruh area telah masuk dalam Regional Utara yang terbagi menjadi lima area bisnis.

PAM Jaya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir mengenai pemasangan baru maupun penangguhan tunggakan. “Pemasangan tetap dapat dilakukan, dan penangguhan tunggakan menjadi hak warga,” jelasnya.

Program Kementerian Sosial & Kementerian Agama

Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi VIII, Erwin Hasan, turut menyampaikan sejumlah program pemerintah pusat yang dapat diakses masyarakat. Program tersebut meliputi:

Beasiswa PIP Madrasah (SD–SMA)
KIP Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
Bantuan renovasi masjid dan mushola
Bantuan alat bantu disabilitas dan lansia
Bantuan kewirausahaan sosial dari Kemensos

Ia menegaskan bahwa seluruh program membutuhkan rekomendasi tahunan dari anggota DPR dan terbuka bagi warga Jakarta Utara.

Pernyataan H. Ramli Hi. Muhammad

Dalam sambutannya, H. Ramli menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait air bersih, bantuan sosial, dan sarana olahraga. Ia juga meminta kader di seluruh wilayah untuk aktif menyampaikan laporan lapangan agar tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat.

“Kita ingin pemerataan bantuan, termasuk untuk wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh,” ujarnya. Ramli juga menekankan pentingnya konsolidasi internal Golkar untuk menghadapi pemilu mendatang.

Aspirasi Warga

Sejumlah warga yang hadir menyampaikan keluhan dan pertanyaan, antara lain:
Kenaikan tagihan air tanpa pemberitahuan
Pengajuan PM1 yang belum ditindaklanjuti
Masalah hunian Rusun Kebon Bayem yang tidak tepat sasaran
Permohonan fasilitas olahraga dan program pemberdayaan

H. Ramli berjanji untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Penutup

Acara ditutup dengan doa dan ajakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mengawasi sekaligus memastikan implementasi produk hukum daerah berjalan efektif.

(*Red Triwahyudi)