PetaJurnalis.co.id < Bukittinggi > Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menegaskan bahwa keharmonisan dalam masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberagaman sekaligus mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, harmoni tidak terjadi secara otomatis, melainkan hasil dari kerja sama semua pihak dan didukung oleh kebijakan yang tepat.
“Harmoni ini tadi kita tahu sebagai sebuah prasyarat. Tidak mungkin kita bisa menyelenggarakan pemerintahan apalagi membangun kalau benturan itu selalu terjadi,” tegasnya dalam acara Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (24/1/2025).
Syarmadani menjelaskan, daerah yang harmonis memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dan investor, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakharmonisan justru dapat memicu pertikaian sosial yang berpotensi merusak citra daerah dan menghambat pembangunan.
- Iklan Google -
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Ia mencontohkan, media sosial sangat mungkin menjadi sarana yang memperbesar konflik kecil atau memperuncing perbedaan di masyarakat. “Hal-hal yang tadinya mungkin menjadi biasa bisa dipoles-poles menjadi hal yang menyebabkan kita tidak mampu menyikapi dengan arif perbedaan,” jelasnya.
Untuk itu, Syarmadani menekankan, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni di wilayah masing-masing. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga harmoni bukanlah ajang kompetisi antardaerah, melainkan upaya bersama untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Syarmadani mengapresiasi nilai-nilai lokal yang dijunjung masyarakat Sumbar, seperti gotong royong, kearifan budaya, dan tradisi kebersamaan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. “Tolong kearifan lokal itu tetap dijaga,” pesannya.
Selain itu, Syarmadani juga menekankan pentingnya IHaI sebagai alat untuk memetakan tingkat harmoni di berbagai wilayah. Ia berharap hasil pengukuran ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah potensi konflik sosial di daerah.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri Budi Arwan, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Ditjen Polpum Kemendagri, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, serta narasumber dari berbagai latar belakang.
Puspen Kemendagri
