PetaJurnalis.co.id < Jakarta > Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja berbagai pihak terkait yang berhasil menurunkan harga beras di banyak daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada minggu pertama September 2025, kenaikan harga beras terjadi di 100 daerah. Angka ini jauh berkurang dibanding minggu keempat Agustus 2025 yang mencapai 214 daerah.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/9/2025).
Tak hanya itu, lanjut Mendagri, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras meningkat pada minggu pertama September 2025 menjadi 105 daerah. Sebelumnya, pada minggu keempat Agustus 2025, penurunan harga beras hanya terjadi di 58 daerah.
Capaian ini, kata Mendagri, tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian/lembaga terkait dalam mengendalikan harga beras. Langkah tersebut salah satunya berfokus pada 214 daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga. Upaya ini dilakukan melalui gerakan pasar murah dengan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Bulog. “Ini intervensi yang bagus,” ujarnya.
- Advertisement -
Kemendagri hingga saat ini terus mengawal Pemda agar konsisten menggelar gerakan pasar murah. Kemendagri juga mencatat daerah mana saja yang belum menjalankan program tersebut. Hal ini penting agar jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus berkurang. “Ini penting untuk kepentingan rakyat kecil stabilisasi pangan terutama beras,” jelasnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung sejumlah pembicara, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran. Selain itu, turut bergabung secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Rapat ini juga diikuti oleh jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Puspen Kemendagri
