PetaJurnalis.co.id < Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang di sejumlah daerah. Hingga saat ini, tercatat 22 dari 24 daerah telah melaksanakan PSU.
Namun, dari jumlah tersebut, Kabupaten Barito Utara kembali diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelenggarakan PSU. Sementara itu, dua daerah lainnya, yakni Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel, dijadwalkan baru akan melaksanakan PSU. Selain itu, terdapat dua daerah lain, yakni Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, yang harus menggelar Pilkada Ulang karena hasil sebelumnya dimenangkan oleh kotak kosong.
“Tersisa tadi. Sudah kita ketahui bahwa ada satu provinsi, dan tiga kabupaten, satu kota ini yang akan menjadi atensi kita bersama,” ujar Ribka saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (14/7/2025).
Ia menyampaikan, Kemendagri bersama penyelenggara Pemilu serta unsur TNI-Polri akan terus mengawal pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang. Ia berharap upaya tersebut dapat berjalan lancar dan sukses, sehingga pemimpin baru di daerah yang bersangkutan dapat terpilih secara demokratis.
- Advertisement -
Ribka menambahkan, dalam konteks pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang di sejumlah daerah, Kemendagri telah mendorong kepastian tersedianya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sejalan dengan arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, seluruh pihak di daerah didorong untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat, khususnya selama tahapan PSU dan Pilkada Ulang berlangsung.
“Saya pikir untuk secara umum semuanya sudah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Bapak Menteri, yang kami harapkan semuanya akan berjalan secara baik,” sambung Ribka.
Dalam rapat tersebut, Ribka secara khusus berharap agar seluruh pihak terkait dapat memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel. Diharapkan, upaya tersebut mampu meminimalkan kemungkinan dilaksanakannya PSU kembali di wilayah tersebut. Ia juga berpesan agar pelaksanaan PSU di dua daerah itu dapat dimitigasi dengan baik.
Lebih lanjut, Ribka menyampaikan rasa syukur atas perkembangan positif tahapan Pilkada Ulang di dua daerah, yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Ia berharap proses tersebut dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
“Semoga ini menjadi demokrasi yang baik bagi masyarakat di Kota Pangkal Pinang dan juga bagi masyarakat di [Kabupaten] Bangka,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta jajaran pimpinan dari masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu.
- Advertisement -
Puspen Kemendagri
