PetaJurnalus.co.id < Bandung > Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, digitalisasi pemerintahan menjadi hal yang vital dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan partisipatif. Bima menyebut, transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya soal penggunaan teknologi, melainkan juga transformasi budaya kerja dan tata kelola birokrasi. Digitalisasi memungkinkan efisiensi waktu dan biaya, membuka akses informasi bagi publik secara real-time, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
“Digitalisasi untuk efisiensi, tadi disampaikan juga digitalisasi untuk transparansi, digitalisasi untuk partisipasi,” katanya dalam Kuliah Umum Nasional bertema “Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Tamansari Nomor 6–8, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (4/6/2025).
Dalam paparannya, Bima mengungkapkan, pemerintah telah menyusun berbagai roadmap digital untuk memastikan layanan publik berjalan secara efisien, akuntabel, dan inklusif. Dengan sistem ini, pemerintah pusat hingga daerah diharapkan dapat terintegrasi secara digital dalam satu ekosistem pelayanan publik.
Menurutnya, digitalisasi tak cukup hanya ditopang dengan keberadaan teknologi canggih, tapi juga perlu didukung dari aspek edukasi dan evaluasi. “Jadi ekosistemnya dibangun secara keseluruhan,” ujarnya.
- Iklan Google -
Bima menambahkan, pemerintah telah menerapkan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital. Hal ini akan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas aparatur. Ia juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan digital dan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.
Bima menyebut, salah satu tujuan utama digitalisasi adalah meminimalkan ruang penyalahgunaan wewenang sekaligus mempercepat pelayanan publik. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa daerah dalam menerapkan sistem pelayanan digital terpadu sebagai bukti nyata manfaat digitalisasi.
Ia menceritakan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Kala itu, ia mendorong keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran secara langsung.
“Saya sampaikan ke seluruh kepala dinas, Bapak-Ibu, besok kita akan buka APBD untuk publik. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, silakan ditanggung sendiri dosanya,” ungkapnya.
Bima juga mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi daerah di Indonesia, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang, yang telah menerapkan digitalisasi dengan pendekatan ekosistem menyeluruh. Di Sumedang, misalnya, data ibu hamil dari Posyandu dipadukan dengan teknologi gelang pintar agar bupati bisa memantau kondisi kesehatan ibu hamil, termasuk stunting, secara real-time.
“Apa itu digitalisasi? Apa itu smart city? Ketika hidup lebih mudah. Ketika sesuatu lebih transparan, lebih mudah, dan kita ikut berpartisipasi,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
