PetaJurnalis.co.id < Jakarta — Aksi protes terhadap tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 terus meluas. Setelah sebelumnya K-SARBUMUSI DKI Jakarta bersama para santri dan elemen Nahdlatul Ulama menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, kini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta secara resmi mengeluarkan Pernyataan Sikap bersama para pengasuh pondok pesantren dan alumni pesantren se-DKI Jakarta.
Dalam pernyataan tertulis bertanggal 14 Oktober 2025, PWNU DKI Jakarta menilai tayangan Trans7 yang menyinggung Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo bukan hanya mencederai keluarga besar Lirboyo, tetapi juga melukai perasaan seluruh masyarakat pesantren di Indonesia.
> “Permintaan maaf dari Trans7 tidaklah cukup. Proses hukum harus ditempuh dengan bukti-bukti yang ada,” tegas pernyataan resmi yang ditandatangani oleh PWNU DKI Jakarta bersama 17 unsur lembaga dan organisasi pesantren, termasuk Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid, Al-Itqon, Darul Rahman, Asshiddiqiyah, dan Miftahul Ulum, serta Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE), Himasal Lirboyo, IKABU Bahrul Ulum, dan PW GP Ansor DKI Jakarta.
- Advertisement -
PWNU DKI Jakarta dan jajaran pesantren menegaskan lima poin tuntutan utama:
1. Mendesak Dewan Pers memberikan sanksi tegas kepada Trans7.
2. Meminta Chairul Tanjung selaku Founder CT Corp, bersama Direksi Trans7, untuk bertanggung jawab kepada umat dengan menyampaikan permintaan maaf terbuka dan melakukan pembenahan sistem tayangan.
3. Menyerukan boikot terhadap seluruh produk CT Corp dan Trans Corp (termasuk Trans TV dan Trans7) sampai tuntutan dipenuhi.
4. Menayangkan permintaan maaf di Trans7 selama tujuh hari berturut-turut pada waktu prime time.
5. Meminta Trans7 menjelaskan secara terbuka profil rumah produksi (PH) yang membuat tayangan tersebut.
- Advertisement -
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, KH. Lukman Al Hamid, menegaskan aksi di depan Trans7 merupakan bentuk kecintaan terhadap para ulama.
> “Kami datang dengan damai, tapi tegas. Jangan pernah menghina atau menjelekkan kiai kami. Kiai adalah penjaga akhlak bangsa. Kalau media seperti Trans7 tidak bisa menjaga etika, lebih baik kami boikot saja,” ujarnya lantang dari mobil komando.
- Advertisement -
Direktur LBH K-SARBUMUSI, H. Said Muhtar, SH., MBL., juga menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan laporan hukum terhadap Trans7.
> “Ini bukan soal ketersinggungan semata, tapi soal marwah pesantren dan kehormatan para kiai. Kami menempuh jalur hukum agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegas Said Muhtar.
Aksi damai yang dikawal aparat kepolisian tersebut ditutup dengan doa bersama dan pembacaan pernyataan sikap. Dalam penutupnya, KH. Lukman Al Hamid menyerukan agar media nasional lebih arif dalam mengangkat isu-isu keagamaan.
“Kami tidak anti-media, tapi kami ingin media beretika. Jaga lisan, jaga tulisan, dan jangan pernah memecah umat. Mari kita bangun negeri ini dengan kejujuran dan saling menghormati,” tutup KH. Lukman dengan nada menyejukkan.
(red/tim)
