Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur di Pulau Jawa: Jabar Unggul, Versi Survai Indikator
Jakarta, Petajurnalis.co.id – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja enam gubernur di Pulau Jawa setelah 100 hari masa jabatan. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang bervariasi, dengan Jawa Barat menempati posisi tertinggi dan Banten paling rendah.
Survei dilaksanakan pada 12 hingga 19 Mei 2025 dan melibatkan responden dari enam provinsi. Rinciannya, 500 responden di DKI Jakarta, 600 responden masing-masing di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 400 responden di DI Yogyakarta dan Banten. Metode survei dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih dengan margin of error antara ±4,1% hingga ±5% dan tingkat kepercayaan 95%.
Hasil Kepuasan Publik
- Iklan Google -
Dalam pertanyaan umum tentang kepuasan terhadap kinerja gubernur, mayoritas responden menyatakan puas. Berikut sebagian hasil tingkat kepuasan publik:
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5%
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung: 60%
Gubernur Banten Andra Soni: 50,8%
Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap gubernur dan wakil gubernur cenderung positif, khususnya di Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Namun, Banten mencatat tingkat kepuasan paling rendah di antara enam provinsi yang disurvei.
Program Unggulan dan Tantangannya
Survei juga menyoroti program-program unggulan yang diluncurkan dalam 100 hari pertama pemerintahan masing-masing gubernur. Namun, masih rendahnya tingkat pengetahuan publik terhadap sejumlah program menjadi catatan penting:
Jawa Tengah: Program beasiswa ke Korea dan “Kecamatan Berdaya” didukung publik, namun baru dikenal oleh 19,4% dan 7,1% warga.
Jawa Timur: Program rumah bersubsidi dan Millenial Job Center (MJC) mendapat respon positif, tapi baru dikenal 11,8% warga.
DKI Jakarta: Program Job Fair cukup dikenal, namun respon publik cenderung kurang optimis.
Banten: Program SMA/SMK swasta gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis dikenal luas dan didukung publik, tetapi tidak berdampak signifikan terhadap kepuasan terhadap gubernur.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat respon publik yang sangat positif, diduga karena pendekatannya yang aktif dan responsif dalam turun langsung ke masyarakat serta penanganan cepat atas berbagai persoalan. Program-programnya pun tersebar luas dan mendapat sambutan baik.
Evaluasi Kritis dan Isu Penting
Meski tingkat kepuasan tinggi, survei juga mencatat evaluasi kritis dari masyarakat, terutama di Banten dan Jawa Barat:
Di Banten, terdapat delapan isu dengan tingkat kepuasan di bawah 50%, antara lain pengentasan kemiskinan, akses permodalan, pembinaan koperasi, jaminan sosial, konflik pertanahan, serta pengelolaan sampah.
Di Jawa Barat, empat isu mendapat evaluasi negatif: pengentasan kemiskinan, akses permodalan, pembinaan koperasi, dan kualitas tenaga kerja.
Menurut Indikator Politik Indonesia, evaluasi kritis publik penting untuk dicermati oleh para kepala daerah sebagai bahan introspeksi dan perbaikan kinerja ke depan. Survei ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut dipahami dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
(*Red Triwahyudi)
