PPAL Resmikan Jalasena Maritime Studies Sebagai Wadah Kajian Maritim dan Kantor Hukum Sebagai Advokasi Maritim

PetaJurnalis.co.id <TNI AL, Jakarta >  Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) resmi meluncurkan Jalasena Maritime Studies (JMS) dan Kantor Hukum PPAL dalam rangkaian Seminar Strategis Jalasena Maritime Studies bertema “Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global” yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Peresmian dilakukan oleh Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono sebagai wujud komitmen PPAL untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan sektor kemaritiman nasional melalui pengembangan kajian strategis serta penguatan pendampingan hukum di bidang maritim.

Jalasena Maritime Studies (JMS) dibentuk sebagai pusat kajian yang akan menghimpun pemikiran, penelitian, dan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman. Sementara itu, Kantor Hukum PPAL diharapkan menjadi wadah yang memberikan kontribusi dalam penguatan aspek hukum maritim, penyelesaian berbagai permasalahan hukum, serta advokasi terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayaran, industri maritim, dan kepentingan nasional di laut.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan maritim global. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh ekosistem maritim yang kuat, mulai dari keamanan laut, kepastian hukum, diplomasi, hingga lahirnya kajian-kajian strategis yang mampu menjawab tantangan zaman.

“Jalasena Maritime Studies kami hadirkan sebagai pusat pemikiran yang mampu melahirkan gagasan strategis bagi pembangunan maritim Indonesia. Disisi lain, Kantor Hukum PPAL diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan aspek hukum maritim dan menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku sektor maritim. Kemajuan Indonesia sebagai negara maritim memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa, sehingga PPAL ingin terus mengambil peran melalui pemikiran, pengalaman, dan pengabdian para purnawirawan Angkatan Laut,” ujar Yudo Margono.

Peluncuran kedua institusi tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian Seminar Strategis JMS yang menghadirkan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Angkatan Laut, akademisi, praktisi hukum, serta pelaku industri maritim. Seminar mengangkat isu penguatan industri maritim nasional ditengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Pada kesempatan tersebut, Keynote Speech Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut menekankan bahwa keamanan laut dan stabilitas kawasan merupakan fondasi utama bagi terciptanya industri maritim nasional yang kuat dan berdaya saing.

Sementara itu, para narasumber yang terdiri dari Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Ir. Samsudin, serta Wakil Ketua Umum INSA Nova Yudianto Mugijanto membahas berbagai tantangan strategis, mulai dari dinamika geopolitik, perlindungan hukum terhadap kapal dan awak kapal Indonesia, hingga penguatan daya saing industri pelayaran nasional.

Diskusi menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, antara lain pentingnya memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap kapal dan awak kapal Indonesia, serta membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi profesi dalam membangun ekosistem maritim nasional yang tangguh.

Melalui kehadiran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL, PPAL berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian-kajian berkualitas, memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan nasional, serta memperkuat aspek hukum dan tata kelola maritim Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi kontribusi nyata PPAL dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

(Humas PPAL)